Wagub Kepri, Dr HM Soerya Respationo, SH, MH
"Kekuatan fisik dan pikiran harus disinergikan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kepri"
Laporan MP Butarbutar, Batam
Sekalipun hari itu merupakan hari libur, kerena berketepatan hari Minggu, namun kegiatan Wakil Gubernur Kepri, Dr HM Soerya Respationo, SH, MH cukup padat.
Semangatnya mampu mengalahkan rasa lelah, pria asal Yogyakarta, kelahiran Semarang, 12 September 1959 ini. Sore itu, Soerya tiba didampingi ajudan yang setia mendampinginya sejak Soerya menjadi pimpinan DPRD Batam, Winarto atau akrap dipanggil, Sastro dan Kepala Bagian Perlengkapan Pemprov Kepri, Martin Maromon. Mereka usai menghadiri Silaturahmi Keluarga Besar, Citramas Group, tahun 2011, di Tumenggung Abdul Jamal.
Pembicaraan hangat antara Tanjungpinang Pos dan Wagub Kepri ini berlangsung. Bahkan dalam pembicaraan kali ini, sesekali dia melepas canda dan tertawa lepas. Dia bersedia bercerita, mulai dari keluarganya, pembangunan hingga dinamika politik di Kepri. Seperti program pengentasan kemiskinan, dimana Soerya menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP). Tanggungjawab sebagai Ketua TPKP ini juga mendorong aktivitasnya semakin tinggi untuk melakukan kunjungan ke hiterland.
Memang bukan hal baru bagi Soerya untuk mengunjungi daerah pesisir Kepri. Sejak menjadi Wakil Ketua DPRD Batam, kemudian Ketua DPRD Batam, Wakil Ketua DPRD Kepri hingga menjadi Wakil Gubernur Kepri, dia sudah kerap ke pulau-pulau. Soerya tidak ingin hanya sekedar menerima laporan dari pimpinan SKPD atau anak buahnya.
Bahkan, sambutan warga yang hangat, kerap mendorong keinginanya untuk bermalam dikediaman di pulau-pulau. Seperti saat dia memilih tinggal selama tiga hari di Anambas, tidak lama setelah dilantik. Dibeberapa pulau, juga dia kunjungi lagi jika tidak punya waktu untuk bermalam dengan warga.
Dia memilih menjaring aspirasi masyarakat untuk dirumuskan menjadi bagian rencana program Pemerintah Kepri. Dia juga pemimpin yang tidak kaku dan hanya membahas persoalan pembangunan diatas meja rapat. Seperti saat di Anambas, dia memilih memancing sambil berdiskusi dengan kepala daerah disana, sehingga suasana lebih 'cair'.
Demikian dengan pembangunan pusat ibukota Kepri, Dompak, dimana Soerya juga menjadi ketua timnya. Koordinasi pembangunan dengan kabupaten/kota di Kepri dan lainnya. Hanya saja, tidak sedikit dari pembicaraan yang mengalir itu, tidak untuk dipublikasikan (off record).
"Ini pilihan hidup dan harus dijalani dengan baik dan bertanggungjawab," kata Soerya sambil mengisap 'Ji Sam Soe' diruang tamu kediamannya, Taman Duta Mas, Batam Centre.
Karateka pemegang sabuk hitam Dan IV internasional ini menerima Tanjungpinang Pos, tanpa didampingi istrinya, yang juga anggota DPRD Batam, Rekaveny Soerya. Demikian dengan ke empat anak-anaknya, tidak terlihat sejak berlangsung wawancara dengan Tanjungpinang Pos. Pembicaraan diawali dengan kesibukan yang dijalankan anggota keluarga pria yang dijuluki "bapaknya wong cilik" ini.
"Bu Veny lagi sibuk, sama seperti saya. Jadi harus pintar-pintar bagi tugas," kata Soerya.
Walau diakui kesibukan dia dan istrinya padat, namun itu tidak mengganggu komunikasi mereka. Dimana saat ini, Rekaveny juga menjabat Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahterana Sosial (LKKS) Kepri, yang tugas pokoknya untuk mengkoordinasikan LKKS di kabupaten/kota se-Kepri. "Pintar-pintar ibu bagi tugas sebagai wakil rakyat Batam, tugas sebagai istri Wakil Gubernur dan sebagai istri serta ibu bagi anak-anak," jelasnya.
Demikian dengan empat anak-anaknya, yang memahami kesibukan orang tuanya. Anak-anaknya bisa lebih mandiri, terlebih tiga diantaranya sudah dewasa dan hanya putri bungsunya, Bidadari Mahardhika Respaty, yang masih beranjak dewasa dan sedang studi di Canadian International School, Singapura. Bidadari di Singapura bersama putra tunggal Soerya, Putra Yustisi Respaty yang sedang mengambil jurusan bisnis di Singapore Institute of Management (SIM).
Sementara anak pertamanya, peraih gelar master hukum dari UGM, Vira Jiansa Respaty SH, M.Hum, kini menjalani aktivitasnya di Pemprov Kepri dan dosen Fakultas Hukum Unibersitas Batam(Uniba). Dan anak keduanya, Dwiajeng Sekar Respaty, sedang menjalani kuliah S2 Hukum, bidang magister kenotariatan di almamater Soerya, di Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Masing-masing saling memahami, karena kita sudah satu persepsi. Komunikasi bukan lama waktu berkomunikasi, tapi kualitas komunikasi," kata Soerya, terkait kiatnya menjaga harmonisasi, ditengah kesibukan masing-masing anggota keluarganya.
Juga tugasnya membangun partainya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri. Demikian dengan tugas sebagai Ki Lurah Paguyuban Jawa, Punggowo serta puluhan lembaga yang menobatkan Soerya sebagai pembina atau penasehat. Tidak ketinggalan, dia kerap mengundang tokoh lintas agama dan elemen masyarakat lainnya di Duta Mas, untuk berdiskusi, menyikapi problematika sosial kemasyarakaran dan pembangunan di Kepri.
Belum lagi dengan tugasnya sebagai Dosen Pasca Sarjana, Magister Hukum di Universitas Batam. Bahkan, ditengah kesibukannya yang cukup tinggi, Soerya masih sempat meluangkan waktu, untuk menulis sejumlah buku bidang hukum, disamping buku tentang nasionalisme, wawasan kebangsaan, kearifan lokal, filsafat dan budaya. Diantara buku itu yang sudah terbit, sejarah hukum, politik hukum, politik kontemporer, etika hukum, pengantar hukum dan pembagian urusan pusat dengan daerah.
"Sekarang saya sedang mengerjakan tiga buah buku. Biasa saya kerjakan malam dan saya selalu tidur diatas jam 12 malam. Karena larut malam banyak inspirasi," kata Soerya sambil melepas senyumnya.
Soerya harus pintar-pintar membagi waktu sebagai kepala keluarga keluarga dan Wakil Gubernur Kepri. Soerya juga bersyukur karena pria bertubuh tinggi besar ini, memiliki kekuatan fisik untuk mendukung aktivitasnya. Memiliki komitmen untuk membangun masyarakat Kepri, lebih maju.
"Kekuatan fisik, konsentrasi dan pikiran harus disinergikan untuk mendukung sejumlah aktivitas sebagai pemimpin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kepri," ucapnya.
- Pembangunan Dompak Dilanjutkan di APBDP
Kemampuan managerial dalam memecahkan berbagai persoalan juga, menjadikan Gubernur Kepri, mempercainya untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan di Kepri. Termasuk persoalan pembangunan Dompak yang sudah berlarut-larut dan pembangunanya sempat terhenti.
Soerya dipercayakan untuk memimpin tim yang menangani kelanjutan pembangunan Dompak. Sebagai ketua tim bersama Gubernur dan pimpian DPRD, dia sudah menemui Menteri Dalam Negeri. Menyampaikan presentase pembangunan dompak dan rencana kedepan.
"Pada prinsipnya, sudah ada kesepakatan untuk meneruskan dompak. Kami sudah ke Mendagri. Namun harus dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur dan aturan hukum yang berlaku," ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kepri ini.
Bahkan direncanakan, lanjutan pembangunan Dompak, akan dianggarkan di APBD perubahan tahun 2011. Sebagian lagi akan dimasukkan dalam APBD tahun 2012. Itu juga sesuai dengan rekomendasi dalam LHP BPK, yang menyarankan gubernur dan ketua DPRD menganggarkan kelanjutan pembangunan Dompak.
"Kemungkinanya akan dianggarkan di APBDP ini dan sebagian lagi di APBD murni tahun 2012," ucapnya.
Soerya menilai, kelanjutan pembangunan Dompak, penting dengan melihat asas manfaat. Terlebih, proses pembangunan sudah banyak yang hampir selesai. "Cuma, untuk meneruskan pembangunan Dompak, prinsipnya kita sama. Harus ada audit BPKP. BPKP sendiri sudah kita hubungi," bebernya.
Sebelumnya, proyek multy years, pusat Pemerintahan Kepri dianggarkan 1,3 triliun. Pembangunan mencakup Kantor Pemerintah Kepri, dinas, Kantor DPRD Kepri, gedung Lembaga Adat Melayu, masjid, jembatan, jalan, drainase, kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Rumah Sakit Umum Daerah Kepri. Selain itu, ada jembatan dan gedung Lembaga Adat Melayu.
- Komitmen Pengentasan Kemiskinan
Sejak pasangan Sani-Soerya maju di Pemilukada Kepri, keduanya berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Soerya sendiri memegang komitmennya sejak dia menjalani tugasnya sebagai pengacara. Sebagai Wakil Gubernur Kepri, Soerya juga yang bertugas menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Bersama dengan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Kepri, Soerya menjalankan program pengentasan Kemiskinan. Mereka rutin melakukan koordinasi setiap bulannya.
Lewat berbagai program yang dijalankan dalam pengentasan kemiskinan ini, Soerya melaksanakan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Peran ini dilakukan, karena program pengentasan kemiskinan dijalankan bekerjasama dengan kabupaten/kota di Kepri.
"Hari Rabu (minggu lalu), saya kebeberapa tempat di Bintan. Kesana terkait dengan monitoring dan on the spot pengentasan kemiskinan di Kepri," bebernya.
Dijelaskan, untuk program pengentasan kemiskinan di Kepri, diantaranya ada rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama, bantuan permodalan usaha, pemberian bantuan pelayanan bidang kesehatan, pemberian beasiswa, penyedian listrik dan air bersih, pembangunan sarana MCK dan lainnya.
Diakuinya, program pengentasan kemiskinan ini penting, karena masih banyak rakyat miskin di Kepri. Ditargetkan, dalam empat tahun ini, bisa menurunkan angka kemiskinan mikro. Besaran penurunan angka kemiskinan ini diharap semakin besar, dengan kerjasama dan komitmen pemerintah kabupaten/kota di Kepri.
"Saya terus memantau program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan manfaatnya maksimal, ” katanya.
Diingatkan, penduduk miskin diantaranya, rumah kurang layak huni, sumber air minum bukan dari sumber air bersih, penerangan bukan listrik, mengunakan bahan bakar kayu atau arang, makan tidak sampai 2 kali se hari, tidak mampu beli daging atau ayam, tidak mampu beli pakaian, tidak ada kesempatan berobat, tidak ada pekerjaan atau lapangan kerja, rumah tangga nelayan atau petani, pendidikan belum tamat SD dan aset rumah tidak lebih Rp500 ribu.
Jumlah anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini, untuk tahun 2011 mencapai Rp231 miliar. Sebagian besar atau sekitar Rp154 miliar, anggaran Pemprov Kepri dan sisanya dari kabupaten/kota. Anggaran akan digunakan untuk bedah rumah, sehingga menjadi rumah layak huni. Secara ekonomi, masyarakat miskin dibantu dalam pengembangan usaha, lewat program UKM.
"Intinya, program tepat sasaran dan dilakukan pembinaan. Ini penting, karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program," tandasnya.
- SKPD Baru Prioritas dari Internal
Dalam mencapai target capaian kinerja itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, menyiapkan langkah strategis. Termasuk pemekaran dinas dan badan lewat SOTK baru. Kedepan, akan disusun juga SKPD yang baru, setelah evaluasi kinerja selama satahun belakangan ini, untuk melihat capaian kinerjanya.
Dimana, sesuai dengan SOTK yang baru, ada badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang naik kelas dari biro. Ada juga Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Badan Ketahanan pangan serta pemekaran dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Untuk posisi-posisi di SKPD Kepri, diakui akan lebih diprioritaskan dari lingkungan pemerintah Kepri.
"Diprioritaskan dari lingkungan Pemprov dulu. Jadi kita lihat yang dari internal dulu," jelasnya.
Namun Soerya membantah, menjadi orang yang akan menentukan beberapa pimpinan SKPD yang baru. Dia mengaku, penyusunan dilakukan setelah evaluasi kinerja bersama Gubernur Kepri. Namun, ada peluang terjadi perubahan struktur pada setiap Dinas, Badan Kantor dan Biro. Karena, dengan penambahan bidang, bagian dan sub bagian, dimungkinkan perombakan.
"Saya dengan pak Sani memang sudah pernah bicara soal SKPD, setelah SOTK disetujui. Tapi, masih inventarisir nama-nama yang dipertimbangkan masuk. Namun, pengisian jabatan akan dibahas lagi nanti," katanya.***
"Kekuatan fisik dan pikiran harus disinergikan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kepri"
Laporan MP Butarbutar, Batam
Sekalipun hari itu merupakan hari libur, kerena berketepatan hari Minggu, namun kegiatan Wakil Gubernur Kepri, Dr HM Soerya Respationo, SH, MH cukup padat.
Semangatnya mampu mengalahkan rasa lelah, pria asal Yogyakarta, kelahiran Semarang, 12 September 1959 ini. Sore itu, Soerya tiba didampingi ajudan yang setia mendampinginya sejak Soerya menjadi pimpinan DPRD Batam, Winarto atau akrap dipanggil, Sastro dan Kepala Bagian Perlengkapan Pemprov Kepri, Martin Maromon. Mereka usai menghadiri Silaturahmi Keluarga Besar, Citramas Group, tahun 2011, di Tumenggung Abdul Jamal.
Pembicaraan hangat antara Tanjungpinang Pos dan Wagub Kepri ini berlangsung. Bahkan dalam pembicaraan kali ini, sesekali dia melepas canda dan tertawa lepas. Dia bersedia bercerita, mulai dari keluarganya, pembangunan hingga dinamika politik di Kepri. Seperti program pengentasan kemiskinan, dimana Soerya menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP). Tanggungjawab sebagai Ketua TPKP ini juga mendorong aktivitasnya semakin tinggi untuk melakukan kunjungan ke hiterland.
Memang bukan hal baru bagi Soerya untuk mengunjungi daerah pesisir Kepri. Sejak menjadi Wakil Ketua DPRD Batam, kemudian Ketua DPRD Batam, Wakil Ketua DPRD Kepri hingga menjadi Wakil Gubernur Kepri, dia sudah kerap ke pulau-pulau. Soerya tidak ingin hanya sekedar menerima laporan dari pimpinan SKPD atau anak buahnya.
Bahkan, sambutan warga yang hangat, kerap mendorong keinginanya untuk bermalam dikediaman di pulau-pulau. Seperti saat dia memilih tinggal selama tiga hari di Anambas, tidak lama setelah dilantik. Dibeberapa pulau, juga dia kunjungi lagi jika tidak punya waktu untuk bermalam dengan warga.
Dia memilih menjaring aspirasi masyarakat untuk dirumuskan menjadi bagian rencana program Pemerintah Kepri. Dia juga pemimpin yang tidak kaku dan hanya membahas persoalan pembangunan diatas meja rapat. Seperti saat di Anambas, dia memilih memancing sambil berdiskusi dengan kepala daerah disana, sehingga suasana lebih 'cair'.
Demikian dengan pembangunan pusat ibukota Kepri, Dompak, dimana Soerya juga menjadi ketua timnya. Koordinasi pembangunan dengan kabupaten/kota di Kepri dan lainnya. Hanya saja, tidak sedikit dari pembicaraan yang mengalir itu, tidak untuk dipublikasikan (off record).
"Ini pilihan hidup dan harus dijalani dengan baik dan bertanggungjawab," kata Soerya sambil mengisap 'Ji Sam Soe' diruang tamu kediamannya, Taman Duta Mas, Batam Centre.
Karateka pemegang sabuk hitam Dan IV internasional ini menerima Tanjungpinang Pos, tanpa didampingi istrinya, yang juga anggota DPRD Batam, Rekaveny Soerya. Demikian dengan ke empat anak-anaknya, tidak terlihat sejak berlangsung wawancara dengan Tanjungpinang Pos. Pembicaraan diawali dengan kesibukan yang dijalankan anggota keluarga pria yang dijuluki "bapaknya wong cilik" ini.
"Bu Veny lagi sibuk, sama seperti saya. Jadi harus pintar-pintar bagi tugas," kata Soerya.
Walau diakui kesibukan dia dan istrinya padat, namun itu tidak mengganggu komunikasi mereka. Dimana saat ini, Rekaveny juga menjabat Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahterana Sosial (LKKS) Kepri, yang tugas pokoknya untuk mengkoordinasikan LKKS di kabupaten/kota se-Kepri. "Pintar-pintar ibu bagi tugas sebagai wakil rakyat Batam, tugas sebagai istri Wakil Gubernur dan sebagai istri serta ibu bagi anak-anak," jelasnya.
Demikian dengan empat anak-anaknya, yang memahami kesibukan orang tuanya. Anak-anaknya bisa lebih mandiri, terlebih tiga diantaranya sudah dewasa dan hanya putri bungsunya, Bidadari Mahardhika Respaty, yang masih beranjak dewasa dan sedang studi di Canadian International School, Singapura. Bidadari di Singapura bersama putra tunggal Soerya, Putra Yustisi Respaty yang sedang mengambil jurusan bisnis di Singapore Institute of Management (SIM).
Sementara anak pertamanya, peraih gelar master hukum dari UGM, Vira Jiansa Respaty SH, M.Hum, kini menjalani aktivitasnya di Pemprov Kepri dan dosen Fakultas Hukum Unibersitas Batam(Uniba). Dan anak keduanya, Dwiajeng Sekar Respaty, sedang menjalani kuliah S2 Hukum, bidang magister kenotariatan di almamater Soerya, di Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Masing-masing saling memahami, karena kita sudah satu persepsi. Komunikasi bukan lama waktu berkomunikasi, tapi kualitas komunikasi," kata Soerya, terkait kiatnya menjaga harmonisasi, ditengah kesibukan masing-masing anggota keluarganya.
Juga tugasnya membangun partainya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri. Demikian dengan tugas sebagai Ki Lurah Paguyuban Jawa, Punggowo serta puluhan lembaga yang menobatkan Soerya sebagai pembina atau penasehat. Tidak ketinggalan, dia kerap mengundang tokoh lintas agama dan elemen masyarakat lainnya di Duta Mas, untuk berdiskusi, menyikapi problematika sosial kemasyarakaran dan pembangunan di Kepri.
Belum lagi dengan tugasnya sebagai Dosen Pasca Sarjana, Magister Hukum di Universitas Batam. Bahkan, ditengah kesibukannya yang cukup tinggi, Soerya masih sempat meluangkan waktu, untuk menulis sejumlah buku bidang hukum, disamping buku tentang nasionalisme, wawasan kebangsaan, kearifan lokal, filsafat dan budaya. Diantara buku itu yang sudah terbit, sejarah hukum, politik hukum, politik kontemporer, etika hukum, pengantar hukum dan pembagian urusan pusat dengan daerah.
"Sekarang saya sedang mengerjakan tiga buah buku. Biasa saya kerjakan malam dan saya selalu tidur diatas jam 12 malam. Karena larut malam banyak inspirasi," kata Soerya sambil melepas senyumnya.
Soerya harus pintar-pintar membagi waktu sebagai kepala keluarga keluarga dan Wakil Gubernur Kepri. Soerya juga bersyukur karena pria bertubuh tinggi besar ini, memiliki kekuatan fisik untuk mendukung aktivitasnya. Memiliki komitmen untuk membangun masyarakat Kepri, lebih maju.
"Kekuatan fisik, konsentrasi dan pikiran harus disinergikan untuk mendukung sejumlah aktivitas sebagai pemimpin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kepri," ucapnya.
- Pembangunan Dompak Dilanjutkan di APBDP
Kemampuan managerial dalam memecahkan berbagai persoalan juga, menjadikan Gubernur Kepri, mempercainya untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan di Kepri. Termasuk persoalan pembangunan Dompak yang sudah berlarut-larut dan pembangunanya sempat terhenti.
Soerya dipercayakan untuk memimpin tim yang menangani kelanjutan pembangunan Dompak. Sebagai ketua tim bersama Gubernur dan pimpian DPRD, dia sudah menemui Menteri Dalam Negeri. Menyampaikan presentase pembangunan dompak dan rencana kedepan.
"Pada prinsipnya, sudah ada kesepakatan untuk meneruskan dompak. Kami sudah ke Mendagri. Namun harus dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur dan aturan hukum yang berlaku," ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kepri ini.
Bahkan direncanakan, lanjutan pembangunan Dompak, akan dianggarkan di APBD perubahan tahun 2011. Sebagian lagi akan dimasukkan dalam APBD tahun 2012. Itu juga sesuai dengan rekomendasi dalam LHP BPK, yang menyarankan gubernur dan ketua DPRD menganggarkan kelanjutan pembangunan Dompak.
"Kemungkinanya akan dianggarkan di APBDP ini dan sebagian lagi di APBD murni tahun 2012," ucapnya.
Soerya menilai, kelanjutan pembangunan Dompak, penting dengan melihat asas manfaat. Terlebih, proses pembangunan sudah banyak yang hampir selesai. "Cuma, untuk meneruskan pembangunan Dompak, prinsipnya kita sama. Harus ada audit BPKP. BPKP sendiri sudah kita hubungi," bebernya.
Sebelumnya, proyek multy years, pusat Pemerintahan Kepri dianggarkan 1,3 triliun. Pembangunan mencakup Kantor Pemerintah Kepri, dinas, Kantor DPRD Kepri, gedung Lembaga Adat Melayu, masjid, jembatan, jalan, drainase, kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Rumah Sakit Umum Daerah Kepri. Selain itu, ada jembatan dan gedung Lembaga Adat Melayu.
- Komitmen Pengentasan Kemiskinan
Sejak pasangan Sani-Soerya maju di Pemilukada Kepri, keduanya berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Soerya sendiri memegang komitmennya sejak dia menjalani tugasnya sebagai pengacara. Sebagai Wakil Gubernur Kepri, Soerya juga yang bertugas menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Bersama dengan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Kepri, Soerya menjalankan program pengentasan Kemiskinan. Mereka rutin melakukan koordinasi setiap bulannya.
Lewat berbagai program yang dijalankan dalam pengentasan kemiskinan ini, Soerya melaksanakan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Peran ini dilakukan, karena program pengentasan kemiskinan dijalankan bekerjasama dengan kabupaten/kota di Kepri.
"Hari Rabu (minggu lalu), saya kebeberapa tempat di Bintan. Kesana terkait dengan monitoring dan on the spot pengentasan kemiskinan di Kepri," bebernya.
Dijelaskan, untuk program pengentasan kemiskinan di Kepri, diantaranya ada rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama, bantuan permodalan usaha, pemberian bantuan pelayanan bidang kesehatan, pemberian beasiswa, penyedian listrik dan air bersih, pembangunan sarana MCK dan lainnya.
Diakuinya, program pengentasan kemiskinan ini penting, karena masih banyak rakyat miskin di Kepri. Ditargetkan, dalam empat tahun ini, bisa menurunkan angka kemiskinan mikro. Besaran penurunan angka kemiskinan ini diharap semakin besar, dengan kerjasama dan komitmen pemerintah kabupaten/kota di Kepri.
"Saya terus memantau program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan manfaatnya maksimal, ” katanya.
Diingatkan, penduduk miskin diantaranya, rumah kurang layak huni, sumber air minum bukan dari sumber air bersih, penerangan bukan listrik, mengunakan bahan bakar kayu atau arang, makan tidak sampai 2 kali se hari, tidak mampu beli daging atau ayam, tidak mampu beli pakaian, tidak ada kesempatan berobat, tidak ada pekerjaan atau lapangan kerja, rumah tangga nelayan atau petani, pendidikan belum tamat SD dan aset rumah tidak lebih Rp500 ribu.
Jumlah anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini, untuk tahun 2011 mencapai Rp231 miliar. Sebagian besar atau sekitar Rp154 miliar, anggaran Pemprov Kepri dan sisanya dari kabupaten/kota. Anggaran akan digunakan untuk bedah rumah, sehingga menjadi rumah layak huni. Secara ekonomi, masyarakat miskin dibantu dalam pengembangan usaha, lewat program UKM.
"Intinya, program tepat sasaran dan dilakukan pembinaan. Ini penting, karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program," tandasnya.
- SKPD Baru Prioritas dari Internal
Dalam mencapai target capaian kinerja itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, menyiapkan langkah strategis. Termasuk pemekaran dinas dan badan lewat SOTK baru. Kedepan, akan disusun juga SKPD yang baru, setelah evaluasi kinerja selama satahun belakangan ini, untuk melihat capaian kinerjanya.
Dimana, sesuai dengan SOTK yang baru, ada badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang naik kelas dari biro. Ada juga Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Badan Ketahanan pangan serta pemekaran dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Untuk posisi-posisi di SKPD Kepri, diakui akan lebih diprioritaskan dari lingkungan pemerintah Kepri.
"Diprioritaskan dari lingkungan Pemprov dulu. Jadi kita lihat yang dari internal dulu," jelasnya.
Namun Soerya membantah, menjadi orang yang akan menentukan beberapa pimpinan SKPD yang baru. Dia mengaku, penyusunan dilakukan setelah evaluasi kinerja bersama Gubernur Kepri. Namun, ada peluang terjadi perubahan struktur pada setiap Dinas, Badan Kantor dan Biro. Karena, dengan penambahan bidang, bagian dan sub bagian, dimungkinkan perombakan.
"Saya dengan pak Sani memang sudah pernah bicara soal SKPD, setelah SOTK disetujui. Tapi, masih inventarisir nama-nama yang dipertimbangkan masuk. Namun, pengisian jabatan akan dibahas lagi nanti," katanya.***
Comments