TANJUNGPINANG (TP)- Diera otonomi daerah ini, partai politik tingkat pusat, masih sangat menentukan siapa pemimpin Kepri untuk lima tahun kedepan. Sebagian besar partai politik besar ditingkat pusat mengambil peran sebagai penentu akhir siapa yang akan diusung partainya. Walau ada partai yang keputusan finalnya di daerah, namun sebelum difinalkan, prosesnya dilakukan ditingkat pusat.
"Seharusnya, siapa gubernur tidak ditetapkan Parpol dipusat. Harusnya, pusat cukup mengeluarkan petunjuk sebagai aturan untuk menjaring dan menetapkan kandidat yang akan diusung. Tapi siapa diusung, biarlah orang daerah menentukan calon gubernur," kata kader parpol yang menjadi sumber Tanjungpinang Pos, melihat fenomena penjaringan dan penetapan cagub saat ini.
Saat ini sejumlah partai politik menyebutkan saat ini mereka melakukan komunikasi politik dan menjaring nama yang dinilainya prospek maju di Pemilukada Kepri. Namun, hingga saat ini belum ada satu namapun yang sudah dipastikan diusung partai politik. Selain masih menjaring untuk diajukan ke DPP partainya, ada juga yang masih menunggu nama yang diseleksi DPP partainya.
Sebut saja, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, PAN dan Hanura. Setelah membentuk tim Pilkada yang diketuai Ansar Ahmad, Golkar menjaring lima nama untuk survey DPP Partai Golkar. Sumber Tanjungpinang Pos, menyebutkan nama Ismeth Abdullah, Aida Ismeth, HM Sani, Nyat Kadir dan Huzrin Hood figur yang terjaring.
Ketua DPD Partai Golkar, Ansar Ahmad menyebutkan, untuk pencalonan dipartainya, tidak sekedar di tingkat DPD provinsi. Hasil survey dan DPP punya peran yang besar. Hasil survey dijadikan referensi DPP Partai Golkar. DPP partai itu akan mengeluarkan dua nama untuk ditetapkan pengurus Golkar didaerah. Walau penentuan calon gubernur, pengurus di daerah punya peran besar, namun sesuai sistem baru Partai Golkar, pengurus pusat berhak melakukan veto.
"Itu untuk menghindari calon yang tidak punya kekuatan, namun melakukan manuver ditengah masyarakat. Memaksakan untuk mencalonkan diri. Dan jika gagal, bisa merugikan partai," jelasnya beberapa waktu lalu.
Sistem penetapan di PDI Perjuangan juga berlaku dengan keterlibatan DPP partai itu. Dimana, pengurus partai itu ditingkat provinsi akan mengajukan nama yang mereka nilai pantas dan kuat untuk diusung di Pemilukada. Selanjutnya, DPP partai itu akan memutuskan siapa yang akan diusung partai itu. Direncanakan, PDIP akan mengajukan nama HM Sani, Soerya Respationo, Mustofa Wijaya dan Suyatati Manan untuk ditetapkan siapa diantaranya diusung di Pemilukada Kepri.
"Nanti akan diusulkan ke DPP untuk ditetapkan sebagai figur yang akan diusung atau pasangan calon yang diusung di Pemilukada Kepri," jelas Soerya, Ketua DPD PDIP Kepri.
Ketua PAN Kepri, Erva Ertos juga mengungkapkan prosedur dipartainya. PAN di daerah kata Ertos melakukan survey dan disampaikan ke pengurus wilayah, siapa yang akan diusulkan ke pusat partainya. Beberapa nama yang diusulkan itu akan diteliti DPP PAN dan ditetapkan menjadi calon dari partainya.
Proses yang hampir sama juga dilakukan PPP, dengan menjaring beberapa nama didaerah. Setelah menjaring dan menetapkan beberapa nama figur di Rakerwil, mereka menyampaikan nama itu ke DPP PPP. DPP PPP akan memutuskan satu nama yang akan diusung partai itu di Pemilukada Kepri. Nama itu, Ismeth Abdullah atau Aida Ismeth, Nyat Kadir dan HM Sani. "Ini nama yang akan diajukan ke DPP," ungkap Ketua DPW PPP Kepri, Ahars Sulaiman.
PKS, sebagai partai pemilik kursi di dewan dengan perolehan suara terbesar ke empat di Kepri, juga melakukan hal yang sama. Mereka menjaring figur untuk diusung di Pemilukada Kepri. Hanya saja, proses yang berlangsung didaerah, hanya sampai penetapan dua nama calon yang akan diusulkan ke DPP. Satu nama calon gubernur Kepri, akan diputuskan DPP PKS.
"Dua nama akan diusulkan ke DPP PKS. Setelah kita melakukan penjaringan dan proses seleksi di daerah," ungkap Ketua DPW PKS Kepri, Wildan kepada Tanjungpinang Pos.
Ketua AIPI Kota Batam, H Syamsul Bahrum menilai kalau proses penjaringan dan penetapan yang berlangsung di parpol tingkat daerah dan melibatkan pusat, dinilainya sah-sah saja. Hanya saja, dia mengingatkan agar parpol daerah mengintensifkan komunikasi dengan pengurus pusat partainya.
Alasannya, jika konstitusi partai mengatur peran pengurus pusat partainya ikut menentukan calon kepala daerah, namun pertimbangan siapa paling layak diusung, harus disampaikan dengan jelas. Sehingga DPP partainya tidak sampai salah langkah dalam menentukan figur yang akan diusung didaerah, sehingga tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.
"Makanya memang perlu pengurus pusat partai melakukan survey sebelum mengambil putusan untuk menentukan siapa figur diusung partainya, berdasarkan usulan partai di daerah," imbuhnya.(mbb)
Comments